JAKARTA – Investor asing dikabarkan tertarik mengelola sejumlah bandara besar di Indonesia, termasuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta yang berlokasi di Tangerang. Meski masih belum pasti, para investor luar negeri tersebut berkesempatan menanam modal mereka melalui sovereign wealth fund (SWF) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI).
Bandara Internasional Soekarno-Hatta – id.wikipedia.org
Deputi Bidang Koordinasi Investasi Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Septian Hario Seto, seperti diberitakan CNBC Indonesia, mengaku sudah bertemu dengan salah satu perusahaan asset management asal Inggris yang mengelola bandara di sana. Kabar baiknya, mereka tertarik untuk mengelola bandara di Indonesia.
“Ada dua yang mereka kelola di Inggris dan mereka sangat tertarik untuk masuk dalam pengelolaan bandara di Indonesia. Misalnya, yang besar-besar di Indonesia seperti Soekarno-Hatta,” tutur Seto. “Mitra strategis ini diharapkan bisa meningkatkan pengelolaan bandara, seperti dalam hal meningkatkan arus lalu lintas (traffic) pesawat yang lebih banyak.”
Sementara itu, Staf Khusus BUMN, Arya Sinulingga, mengatakan bahwa nantinya investor tersebut akan menanamkan modal mereka melalui SWF atau LPI. Nantinya, akan dibentuk perusahaan dalam kerja sama pengelolaan bandara, dengan mayoritas pemilik saham di perusahaan tersebut adalah negara melalui BUMN.
“Ada kebijakan dari Pak Menteri Erick Thohir bahwa nanti anak perusahaan ini tetap mayoritas (sahamnya) dikuasai Angkasa Pura. Jadi bukan Angkasa Pura-nya yang akan di-inject, tetapi melalui anak perusahaannya,” kata Arya, dikutip dari Kompas. “Ini adalah cara kita juga supaya menjaga ini tetap dimiliki BUMN. Jadi, mereka bisa masuk ke perusahaan dalam hal ini adalah SWF-nya, kemudian mereka mengelola bersama-sama.”
Senada, pengamat penerbangan, Gerry Soejatman, menuturkan bahwa selama tidak ada pengalihan aset, itu diperbolehkan, public private partnership pemerintah dan BUMN, dana kalau bisa dibuka untuk bandara-bandara kecil. Ia mencontohkan seperti Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) untuk proyek pengembangan bandar udara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.
“Kendati demikian, pemerintah harus memperkuat safe guard agar tidak mengganggu atau merusak aset negara. Kementerian Perhubungan harus melihat beneficial scheme seperti apa,” papar Gerry. “Kita selalu punya mimpi mengalahkan Bandara Changi Singapura, dan dengan dikelola dengan pihak lain, ini bisa lebih kompetitif. Kita juga bisa belajar beberapa aspek yang bisa tingkatkan.”