JAKARTA – Selain pembangunan Light Rail Transit (LRT) Jabodabek, pemerintah juga berencana membangun transportasi serupa yang menghubungkan kawasan Bumi Serpong Damai (BSD) dengan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dengan prioritas menggandeng investor asing. Banyaknya penumpang pesawat dari kawasan di sekitar BSD ke Bandara Soekarno-Hatta menjadi salah satu alasan utama dibukanya jalur LRT tersebut.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi – profilbos.com
“Kita membutuhkan angkutan transportasi untuk mengatasi kemacetan yang ada di kawasan Bandara Soekarno-Hatta,” ujar Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, beberapa waktu lalu. “Kalau dibiarkan dengan kendaraan tradisional seperti sekarang, waktu tempuh untuk ke Bandara Soekarno-Hatta bisa sampai tiga jam.”
Budi menambahkan bahwa pembangunan LRT BSD-Bandara Soekarno-Hatta akan segera direalisasikan dan sudah mulai ditawarkan ke investor mulai dari Arab Saudi, Korea Selatan, hingga China. Pihaknya pun siap melonggarkan sejumlah regulasi yang dinilai bisa menghambat investasi, dan investor pun bisa menggarap proyek kereta ringan sekaligus pengembangan properti di sekitar trase kereta.
“Potensi investasi LRT ini mencapai Rp20 triliun,” sambung Budi. “Untuk LRT BSD-Bandara Soekarno-Hatta, diupayakan tidak seluruhnya dibiayai oleh APBN, tetapi ditawarkan terlebih dahulu ke pihak swasta. Nantinya, kami akan subsidi selisih tarif saja.”
Ia melanjutkan, proyek kereta ringan yang menghubungkan daerah satelit Jakarta saat ini memang diperlukan untuk mengurangi kepadatan kendaraan di ibukota. Dia mencontohkan, masyarakat yang tinggal di BSD harus menempuh perjalanan melalui tol lingkar luar Jakarta untuk bisa menjangkau Bandara Soekarno-Hatta. “Selain itu, nanti kemungkinan ada juga dari Kelapa Gading ke bandara, itu kan menarik,” imbuh Budi.
Sementara itu, Ketua Asosiasi Investor Arab Saudi di Indonesia, Habab Alhanaya, menuturkan bahwa pihaknya harus memanfaatkan potensi-potensi investasi yang ada di Indonesia. Meski demikian, dirinya menginginkan peraturan yang sederhana untuk mempermudah melakukan investasi di Indonesia.
“Pertama, kami mengharapkan kesederhanaan birokrasi, yang sebelumnya membutuhkan waktu lima bulan untuk membuat perusahaan Indonesia,” ujarnya, seperti dikutip CNN. “Selain itu, juga mengenai peraturan yang berkaitan dengan kepemilikan atau keikutsertaan unsur Indonesia di dalamnya.”